Wakil Bupati Parigi Moutong Badrun Nggai membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Parigi Moutong, tahun 2024 dan Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2023.
Kegiatan itu diselenggarakan oleh Badan Penyelenggaraan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Parigi Moutong.
Bertempat di Aula Kantor Bappelitbangda Kabupaten Parigi Moutong, Kamis 16 Maret 2023.
Badrun Nggai mengatakan, proses perencanaan prioritas dalam Musrembang harus betul-betul mendukung tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Parigi Moutong dan dapat mendongkrak kesejahteraan masyarakat.
Menurut Badrun Nggai, pembangunan infrastruktur diharapkan dapat membuka akses masyarakat dalam mendistribusikan hasil pertanian dan peternakan.
Sehingga nilai jualnya menjadi kompetitif dan dapat bersaing serta membuka akses masyarakat dalam melakukan pelayanan kesehatan dan pendidikan.
“Segala bentuk pembangunan itu tentunya menjadi harapan masyarakat bahwa, infrastruktur ini penting selain itu juga air bersih dan juga sanitasi menjadi prioritas kita di tahun 2024,” kata Badrun Nggai.
Musrenbang tahun ini jelas Badrun Nggai, memiliki makna yang sangat penting, karena merupakan penjabaran tahun ke 1 dari RPD Kabupaten Parigi Moutong periode 2024-2026.
“Jika dilihat dari tema kegiatan, sangat jelas dapat dipahami bahwa sudah adanya sinergi perencanaan pembangunan dari pemerintah baik dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten,” ujarnya
Sehingga diperlukan penekanan pada isu peningkatan ekonomi dan kualitas sumber daya, untuk diketahui bahwa ada empat prioritas utama Kabupaten Parigi Moutong yang harus kita perhatikan pada tahun 2024, yaitu :
1. Reformasi birokrasi
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.
3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif prioritas ini juga masih menjadi prioritas primadona untuk tahun 2024.
4. Pelestarian lingkungan yang berkelanjutan prioritas pembangunan ini tentunya harus dijabarkan kedalam program dan kegiatan secara lebih rinci yang di implementasikan dalam berbagai program dan kegiatan pembangunan oleh unit kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya.
“Ditahun 2024 ini, kita akan ada Pemilu dan Pilkada serentak yang mana kita diminta untuk menyiapkan perubahan APBD sekita 40% dan APBD murni pada tahun 2024 60% pembiayaan pesta demokrasi tersebut, yang akan menjadi beban APBD pemerintah daerah, oleh karena itu, diharapkan nanti penyusunan anggaran ini sesuai dengan target yang diinginkan dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada,” tegas Badrun Nggai.
Selain Musrenbang kegiatan ini juga akan dilanjutkan dengan rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan kedua kegiatan ini saling berkaitan satu sama lain yang mana rencana pembangunan sudah seharusnya berimbas pada penurunan jumlah masyarakat miskin yang berada di wilayah Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana tema kita pada kali ini yaitu ‘Penurunan kemiskinan melalui pendapatan multisektor dan kolaborasi berbagai pihak.
Kabupaten Parigi Moutong merupakan salah satu Kabupaten di wilayah Sulawesi Tengah yang dalam kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami penurunan angka kemiskinan yang mana saat ini berada di posisi ke 4 setelah sebelumnya selalu masuk dalam kategori 3 besar tingkat kemiskinan di provinsi Sulawesi Tengah, tentunya penurunan ini meskipun tidak terlalu signifikan tetapi ini merupakan upaya dan keterlibatan dari semua stakeholder.
“Penanggulangan kemiskinan tidak hanya wacana semata tetapi juga perlu percepatan dan inovasi serta peran dari berbagai pihak secara terintegrasi, bukan bekerja sendiri-sendiri tanpa melihat keterkaitan dengan isu sektoral lainnya,”
“Untuk itu saya berharap pelaksanaan Musrenbang dan rapat Koordinasi TKPKD ini menjadi media interaktif bagi segenap Stakeholder untuk menyelaraskan program dan kegiatan serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program kegiatan dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip yang mendorong tercapainya keserasian, efektifitas, efisiensi, transparan dalam pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan daerah tahun anggaran 2024, Tutup Wabup sekaligus membuka kegiatan Musrenbang dan Rakor TKPKD,” pungkasnya.
Senada dengan Badrun Nggai, kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Christina Shandra Tobondo mengatakan bahwa Kabupaten Parigi Moutong merupakan salah satu kabupaten yang memiliki kepadatan penduduk yang ada di Sulawesi Tengah.
Ia juga menjelaskan bahwa terkait hal ini sesuai dengan Visi yang dikatakan oleh Gubernur Sulawesi Tengah yang mana Visi nya adalah ‘Gerak Cepat menuju Sulteng lebih sejahtera dan lebih maju’.
“Olehnya sesuai dengan data yang ada pada kami menjelaskan bahwa upaya penurunan kemiskinan di Kabupaten Parigi Moutong juga sangat baik dan merupakan Kabupaten yang mengalami penurunan luar biasa,” ternag Christina.
Christina juga mengatakan bahwa terkait Penanganan Stunting Kabupaten Parigi Moutong yang mana diketuai langsung oleh Wakil Bupati Parigi Moutong mengalami penurunan yang sangat baik dimana sebelumnya angka Stunting di Kabupaten Parigi Moutong mencapai 31,7% menjadi 27,4% mengalami penurunan mencapai 4,3%.
Dan sesuai dengan RPD yang masuk dikami itu target untuk Kabupaten Parigi Moutong di tahun 2024 itu ada diangka 10% dan ini sangat luar biasa dan semoga bisa mencapai target yang sudah dirancang.
“Pada saat Rakor Stunting kemarin saya juga sampaikan bahwa kita tidak perlu untuk memperdebatkan apakah itu melalui mode survei atau tidak survei tapi mari kita coba untuk gunakan seperti mode provinsi Bali yaitu dengan memaksimalkan EPPBGM dan kalau saya liat Kabupaten Parigi Moutong mengalami penurunan Stunting karena Kabupaten ini memaksimalkan EPPBGM itu sendiri sebesar 75%,” imbuhnya.
“Untuk itu kemarin saat rapat dengan Prokopimda kesimpulannya yaitu bahwa kami nanti akan Menggunakan Babinsa untuk membujuk ibu-ibu agar membawa anaknya ke Posyandu jadi pada kesepakatan rapat itu bagaimana caranya agar ibu itu mau ke posyandu karena kalau masuk ke posyandu ibu ini akan diberikan makanan tambahan,” sambung Christina.
Berkaitan tentang sasaran Locus Kabupaten Parigi Moutong untuk Stunting ini sudah ada dan surat Provinsi kepada OPD Provinsi, Kepada Bupati/Walikota se Sulawesi Tengah untuk interpensi Locus Stunting juga sudah kami berikan.
